Palu –Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu menggelar Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang juga hari ini Kamis (24/8/2017)serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan bersama satker / lembaga yang saat ini mendapatkan pendampingan dari TP4D Kejaksaan Negeri Palu dan diikuti juga oleh para pihak terkait dalam hal ini kontraktor yang terlibat.

“Pembentukan tim ini sebagai jawaban atas kekhawatiran para pejabat pusat dan daerah akan dipidanakan, menyusul aturan Gubernur, Walikota dan Bupati dalam melaksanakan program atau proyek pemerintah. Akibat keengganan itu, penyerapan anggaran pemerintah di pusat dan rendah. Pembangunan, akhirnya tersendat” Jelas Kajari Palu, Subeno S.H., M.M. dalam sambutannya yang juga bertindak sebagai penanggung jawab TP4D Kejari Palu.

Untuk diketahui saat ini ada 4 lembaga/instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD yang saat ini didampingi oleh TP4D Kejari Palu diantaranyaBalai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah, Diskominfo Kota Palu, Dinas Kesehatan Kota Palu dan BPJS Kesehatan cabang Palu.

Adapun total anggaran proyek yang mendapat pengawalan TP4D Kejari Palu tahun 2017 tercata saat ini sekitar sebesar Rp. 24 M, untuk masing-masing pembangunan/renovasi gedung dan jalan pada BPTP Sulteng sebesar Rp. 6,1 M , Pengadaan alat komunikasi Rp. 240 juta, Pengadaan Alat Kesehatan Dinkes Palu sebesar Rp. 8,8 M dan Renovasi Gedung BPJS Kesehatan cabang Palu sebesar Rp. 8,9 M.

Kajari Palu menjelaskan, bahwa pengajuan untuk pengawalan TP4D itu tergantung SKPD masing-masing, “Tergantung SKPD bagaimanalah segera dilaporkan mana yang harus di TP4D kan yang beresiko tinggi, TP4D sangat dibutuhkan untuk menghindari persoalan hukum “, Katanya.

Diketahui, Pengawalan TP4D dilakukan mulai dari awal perencanaan sampai ke serah terima akhir dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya dampak hukum dari proyek-proyek yang dikerjakan, dan yang perlu untuk diketahui bahwa selama pendampingan TP4D tidak ada yang namanya fee dari pendampingan tersebut, sehingga para SKPD seharusnya memanfaatkan TP4D dalam proses pengadaan di Instansi mereka.(ucp)