DPO atas nama Ryanto Layand berhasil dibekuk tim Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Palu (15/05/18)

Palu – Terpidana korupsi pengadaan alat kesehatan Kota Palu tahun anggaran 2012 berhasil tertangkap oleh Tim Intel Kejaksaan Agung (Kejagung) RI bersama dengan Tim Kejaksaan Negeri Palu.

“DPO atas nama Ryanto Layandi berstatus sebagai terpidana dan merupakan direktur PT KBP),” jelas keterangan resmi Kejari Palu pada Rabu (16/5/2018). Terpidana sendiri, lanjut keterangan resmi Kejagung itu, ditangkap di kawasan Banten, di sebuah perumahan kawasan BSD, Tangerang, Banten. Kemarin, Selasa (15/5/2018) sekira pukul 22.40 WIB, lanjut keterangan resmi Kejari Palu.

Penangkapan itu sendiri berdasarkan tiga surat yang telah dikeluarkan. Pertama surat permohonan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah nomor: R- 01/R.2/Dsp.3/01/2018 tanggal 5 Januari 2018. Kedua surat permohonan Kejaksaan Negeri Palu nomor: R-176 /R.2.10/Dek.3/11/2017 tanggal 22 November 2017. Ketiga putusan Mahkamah Agung (MA) nomor: 1401 K/PID.SUS/2015 tanggal 27 September 2016.

Terpidana dinyatakan bersalah karena secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan Kota Palu tahun 2012 yang berasal dari APBN-P sebesar Rp5,1 miliar. Merugikan negara lebih dari Rp1 miliar.

Dalam putusan atas kasus tindak pidana korupsi itu, terpidana dijatuhi penjara selama empat tahun dan denda Rp200.000.000. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Program Tabur 31.1

Penangkapan itu sekaligus menegaskan atas kemampuan dari Program Tabur 31.1 Kejagung RI.

Seperti diketahui, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Jan S. Maringka memastikan, sudah tidak ada tempat aman lagi untuk para buronan korupsi di Indonesia. JAM Intel juga akan bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri untuk menangkap para buronan korupsi.

Tabur 31.1 merupakan bentuk komitmen Korps Adhyaksa untuk menuntaskan penanganan perkara tindak pidana. Pada program ini, setiap Kejati diberi target minimal menangkap satu buronan pelaku tindak pidana setiap bulannya sehingga perkara menjadi tuntas.(ucp)