Palu – Kepala Kejaksaan Negeri Palu menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual bersama Pemerintah Kota Palu dipimpin langsung oleh dr. Reny A. Lamadjido,Sp. PK.,M.Kes dan dihadiri unsur Forkopimda,kepala Desa dan Lurah Se-Sulawesi Tengah, Selasa (30/10/2022)

Selanjutnya disampaikan bahwa ada beberapa langkah-langkah yang harus dilaksanakan pemerintah untuk pengendalian inflasi antara lain :

1. Isu pengendalian inflasi harus dijadikan isu prioritas dan sinergi/kalaborasi seperti penanganan pandemi covid-19.
2. Komunikasi publik,tim komunikasi harus mampu membuat masyarakat tenang dan tidak panik.
3. Aktipkan TPID,diharapkan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota berkolaborasi dan bersinergi untuk pengendalian Inflasi.
4. Diaktipkan Satgas Pangan, satgas pangan harus melaporkan kepada Gubernur,Bupati /Walikota terkait dengan harga pangan.
5. Diminta OPD teknis,dapat mendorong masyarakat untuk,program gerakan tanam pangan cepat panen.
6. Intensifikasi jaringan pengaman sosial
-Melalui belanja tidak terduga (BTT)
-Anggaran bantuan sosial (bansos)
-Anggaran desa melalui alokasi dana desa (ADD).

Selanjutnya Kajati Sulawesi Tengah Agus Salim,SH.,MH menyampaikan bahwa atas perintah Jaksa Agung,Kajati sudah perintahkan Kajari,Kacabjari untuk memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah.

Kajati meminta untuk mengambil peran sesuai dengan fungsi masing-masing untuk melakukan pengendalian inflasi.Jaksa Agung sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jajaran Kejaksaan agar ikut berperan untuk melakukan pendampingan inflasi daerah.

Kajati sampaikan agar kepala daerah,kepala Desa jangan ragu untuk mengambil kebijakan sepanjang hal tersebut untuk kepentingan publik,masyarakat banyak dan jangan mendapatkan untung dari kebijakan tersebut dan jangan sampai ada unsur kerugian Negara.

sumber : mapikornews.com