Seksi Pidana Umum

Pasal 607

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian,
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan
pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana
pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan
tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Pasal 608

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607, Seksi Tindak
Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang
    tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan
    teknis;
  2. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan,
    pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap
    keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta
    benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum
    pidana;
  3. pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan,pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan,pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadmintrasiannya;
  4. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan
    petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
  5. penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa
    Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam
    kebijaksanaan penegakan hukum;
  6. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian
    aparat tindak pidana umum daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan;
  7. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang
    tindak pidana umum;
  8. pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum kejaksaan negeri
    yang bersangkutan.

(Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/05/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia)